Regulasi

Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Rektor Nomor 1983 Tahun 2025. Selain itu, pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dituangkan dalam Peraturan Rektor Nomor 1984 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pembentukan PPID dimaksudkan untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, serta dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai acuan resmi, dokumen tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut:

Peraturan Rektor Nomor 1984 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keputusan Rektor Nomor 1983 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
No.Jenis DokumenNomor DokumenTentang (Judul Ringkas)TahunTahap DokumenUnduh
1.Undang-UndangUU No. 14 Tahun 2008Keterbukaan Informasi Publik2008Telah DitetapkanLihat
2.Peraturan PemerintahPP No. 61 Tahun 2010Pelaksanaan Undang-Undang KIP2010Telah DitetapkanLihat
3.Keputusan Menteri Agama (KMA)[Nomor KMA]Pedoman Layanan Informasi Publik Kemenag2018Telah DitetapkanLihat
4.Keputusan Menteri Agama (KMA)[Nomor KMA]PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama2020Telah DitetapkanLihat
5.Peraturan Komisi InformasiPerKI No. 1 Tahun 2021Prosedur Layanan Informasi Publik2021Telah DitetapkanLihat
6.Peraturan Komisi InformasiPerKI No. 1 Tahun 2017Pengklasifikasian Informasi Publik2017Telah DitetapkanLihat
7.Peraturan Komisi InformasiPerKI No. 5 Tahun 2016Metode & Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi2016Telah DitetapkanLihat
8.Peraturan Komisi InformasiPerKI No. 4 Tahun 2016Pedoman Pelaksanaan Seleksi & Penetapan Anggota KI2016Telah DitetapkanLihat
9.Peraturan Komisi InformasiPerKI No. 3 Tahun 2016Kode Etik Anggota Komisi Informasi Pusat2016Telah DitetapkanLihat
10.Peraturan Komisi InformasiPerKI No. 2 Tahun 2016Tata Cara Pemeriksaan Setempat2016Telah DitetapkanLihat
11.Peraturan Komisi InformasiPerKI No. 1 Tahun 2016Mediator Pembantu2016Telah DitetapkanLihat
12.Peraturan Komisi InformasiPerKI No. 1 Tahun 2013Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik2013Telah DitetapkanLihat
13.Peraturan Komisi InformasiPerKI No. 1 Tahun 2012Tata Tertib Komisi Informasi Pusat2012Telah DitetapkanLihat
14.Peraturan Komisi InformasiPerKI No. 1 Tahun 2010Standar Layanan Informasi Publik2010Telah DitetapkanLihat
Scroll to Top
Skip to content