Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara mengenai seluruh harta kekayaannya, termasuk harta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan.

Kewajiban penyampaian LHKPN diatur berdasarkan:

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

• Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Melalui halaman ini, Universitas menyediakan informasi mengenai penyampaian dan kepatuhan LHKPN oleh pejabat/penyelenggara negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penyediaan informasi LHKPN ini bertujuan untuk:

1. Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perguruan tinggi.

2. Mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara di lingkungan universitas.