Tata Cara Pengujian Konsekuensi

Deskripsi

  1. Unit kerja dan/atau fakultas yang ingin melakukan uji konsekuensi dapat meminta permohonan uji konsekuensi melalui surat, email, atau telepon ke PPID pelaksana Kantor Humas dan KIP.
  2. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) diajukan oleh PPID dan Petugas Informasi masing-masing unit kerja dan/atau fakultas pada uji konsekuensi antara unit kerja/fakultas terkait bersama PPID utama, PPID Pelaksana dan Petugas Informasi Kantor Humas dan KIP, PPID dan Petugas Informasi Badan Legislasi dan Layanan Hukum, dan PPID dan Petugas Informasi Kantor Arsip.
  3. Masing-masing unit kerja dan/atau fakultas yang menghadiri uji konsekuensi wajib menandatangani Berita Acara yang memuat keputusan dari DIP dan DIK yang telah disepakati.
Download
Skip to content